Mengapa Perlu Sertifikasi

CertifiedSertifikasi Kompetensi Kerja adalah Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi. Terkait dengan Standard Kompetensi Kerja Pengawas Syariah telah ditetapkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 25 Tahun 2017. Sedangkan SKKNI itu sendiri adalah Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikasi Profesi Pengawas Syariah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Khusus untuk Profesi Pengawas Syariah, sertifikasi dilakukan melalui LSP yang dibentuk oleh DSN-MUI yaitu LSP DSN-MUI. Kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda.

SKKNI Pengawas Syariah kemuadian dielaborasi ke dalam Skema Sertifikasi yaitu Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang yang berprofesi sebagai Pengawas Syariah.

Mereka yang lulus Asesmen dan Uji Kompetensi akan mendapat Sertifikat Profesi yaitu Dokumen yang diterbitkan oleh LSP, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Asesmen adalah Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. Sedangkan Uji kompetensi adalah bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta yang akan disertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, demonstrasi dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

Asesmen/uji kompetensi dilakukan oleh Penguji kompetensi atau Asesor Kompetensi (Askom) yang telah bersertifikat BNSP sebagai Askom. Askom adalah Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.

Ke depannya, seluruh Dewan Pengawas Syariah di LKS, LBS dan LPS wajib memiliki Sertifikat Profesi Pengawas Syariah. DSN-MUI hanya akan merekomendasikan DPS dan calon DPS kepada mereka yang telah memiliki sertifikat pengawas syariah dari LSP DSN-MUI. Hal ini sangat penting untuk memenuhi tuntutan perkembangan industry keuangan dan bisnis syariah yang mengharuskan seorang Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan keahlian yang terstandard.

LSP DSN-MUI

LSP DSN MUI

LSP DSN-MUI