Profil LSP DSN-MUI

LSP DSN-MUILSP DSN-MUI adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengasesi dan mensertifikasi Pengawas Syariah di industri keuangan, bisnis dan perekonomian syariah. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberi kewenangan kepada MUI sebagai lembaga yang memberi rekomendasi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), maka untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan profesionalisme Pengawas Syariah perlu dilakukan standarisasi kompetensi dan keahlian seorang Pengawas Syariah melalui Sertifikasi Profesi Pengawas Syariah.

Latar Belakang Pendirian

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan, bisnis dan perekonomian syariah, maka keberadaan Pengawas Syariah sebagai institusi yang mengawasi kepatuhan dan kesesuaian syariah menjadi sangat penting. Terlebih lagi dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan persaingan global yang semakin ketat, tuntutan profesionalisme dan keahlian mutlak diperlukan pada posisi dan profesi apapun.
Untuk itu, DSN-MUI mendirikan LSP DSN-MUI sebagai lembaga yang mengasesi Profesi Pengawas Syariah yang berstandar nasional serta berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pendirian LSP DSN-MUI juga dimaksudkan untuk membantu memastikan pencapaian program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah serta membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan standar kompetensi SDM dalam keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah. Dua hal tersebut sudah menjadi target dalam road map pengembangan ekonomi syariah yang ditetapkan OJK.

Nama LSP

Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, disingkat: LSP DSN-MUI

Dasar Legalitas Pendirian LSP

LSP DSN-MUI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Syariah Nasional MUI No : Kep-04/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN-MUI.

Fungsi dan Tugas

LSP DSN-MUI memiliki fungsi dan tugas :

  1. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
  2. Membuat dan mengembangkan perangkat asesmen dan materi uji kompetensi;
  3. Menyediakan tenaga penguji (asesor);
  4. Melaksanakan sertifikasi;
  5. Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi;
  6. Menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
  7. Memelihara kinerja asesor dan TUK;
  8. Mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Wewenang

LSP DSN-MUI memiliki kewenangan antara lain:

  1. Menerbitkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
  2. Mencabut dan membatalkan sertifikasi kompetensi;
  3. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan;
  4. Mengusulkan skema baru;
  5. Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

LSP DSN-MUI

LSP DSN MUI

LSP DSN-MUI