Telah Dibuka, Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah untuk DPS Koperasi Syariah, Calon DPS/DPS Baru

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan setengahnya wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada Desember 2017, jumlah KSPPS/USPPS mencapai 5.000 Koperasi. Sehingga terdapat kebutuhan sebanyak 10.000 orang DPS.

Untuk meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariah, setelah lulus pelatihan Pengawas Syariah di DSN-MUI Institute seorang DPS harus mengambil Sertifikasi dengan level yang lebih tinggi yaitu Sertifikasi Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di LSP DSN-MUI. Sertifikasi Kompetensi ini bertujuan agar kemampuan DPS-DPS koperasi Syariah memenuhi 6 Unit Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas Syariah. 6 Unit Kompetensi tersebut tertuang di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengawas Syariah. Peserta Sertifikasi Kompetensi bila dinyatakan kompeten, maka akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari LSP DSN-MUI yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, Kompetensi peserta sebagai Pengawas Syariah diakui oleh Negara.

Maka untuk memenuhi hal tersebut di atas, LSP DSN-MUI pada tahun 2019 mulai membuka pendaptaran Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah bagi DPS Koperasi Syariah, Calon DPS/DPS Baru yang telah lulus Pelatihan Pengawas Syariah di DSN-MUI Institute. Keputusan ini berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengarah LSP DSN-MUI dengan Pengurus LSP DSN-MUI yang dilaksanakan pada awal tahun ini. Pada tahun 2019 ini, LSP DSN-MUI akan fokus mensertifikasi DPS Koperasi Syariah, Calon DPS/DPS Baru.

Untuk info pendaftaran Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah bisa menghubungi kami di: Tlp. (021) 2239 2620, WA (085723468542) atau melalui email: lsp.dsnmui@gmail.com.

CATATAN : Waktu Pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu.

Sertifikasi Pengawas Syariah di Jawa Timur dan Sekitarnya

Pada tahun 2018, LSP DSN-MUI tidak hanya melakukan Sertifikasi Kompetensi di Jakarta. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya pemerataan peningkatan kualitas bagi DPS yang bertugas di LKS-LKS di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 27-28 Agustus 2018 LSP DSN-MUI melaksanakan Sertifikasi Pengawas Syariah bagi DPS Exsisting yang bertugas di BPRS yang ada di wilayah Jawa Timur, NTB, dan sekitarnya. Kegiatan ini diikuti oleh 38 Peserta Sertifikasi. Ada 4 Asesor Kompetensi yang diberi tugas oleh LSP DSN-MUI untuk menguji para peserta sertifikasi. Kegiatan ini bekerja sama dengan DSN-MUI Perwakilan Jawa Timur.

Apresiasi yang sangat tinggi kepada para pengurus DSN-MUI Perwakilan Jawa Timur yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Turut hadir dalam kegiatan ini pengurus LSP DSN-MUI, Ketua MUI Jawa Timur yang sekaligus membuka kegiatan ini.

Proses Sertifikasi berjalan dengan lancar sesuai prosedur Uji Kompetensi yang ada di LSP DSN-MUI. Berdasarkan penilaian dari para Asesor Kompetensi ada 2 peserta yang dinyatakan belum kompeten dan harus melakukan sertifikasi ulang. Sementara 36 peserta dinyatakan kompeten sebagai pengawas syariah dan berhak menadapatkan Sertifikat Kompetensi dari LSP DSN-MUI.

Evaluasi Kinerja LSP DSN-MUI Tahun 2018

Menginjak usia LSP DSN-MUI yang ke-3 tahun,  peningkatan kualitas lembaga terus ditingkatkan oleh LSP DSN-MUI. Salah satunya adalah dengan mengadakan Evaluasi Kerja pada tahun 2018. Evaluasi ini dipaparkan dihadapan Dewan Pengarah LSP DSN-MUI yang terdiri dari beberapa pimpinan di DSN-MUI.

Evaluasi dilakukan pada kegiatan Sertifikasi Pengawas Syariah selama tahun 2018. Selama tahun 2018 LSP DSN-MUI telah mensertifikasi 170 Peserta. Ada 8 peserta yang dinyatakan belum kompeten sebagai Pengawas Syariah. Dewan Pengarah LSP DSN-MUI memberikan beberapa masukan untuk meningkatkan kinerja LSP DSN-MUI di tahun berikutnya. Hal positif yang bisa diambil oleh LPS DSN-MUI untuk dijadikan motivasi agar terus meningkatkan kualitas Sertifikasi Pengawas Syariah.

Rapat Kerja DSN-MUI, Penguatan Kinerja LSP DSN-MUI di 2018

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah melaksanakan Rapat Kerja 2018. Banyak hal dibahas dalam kegiatan tersebut, tak terkecuali LSP DSN-MUI.

Sebagai lembaga baru di tubuh DSN-MUI, LSP DSN-MUI tentu harus terus berbenah demi tercapainya lembaga sertifikasi yang profesional. Dalam Rapat Kerja tahunan ini, LSP DSN-MUI memaparkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 ini.

Salah satu kegiatan yang paling utama adalah melakukan sertifikasi kepada Dewan Pengawas Syariah. Pada Rapat Kerja ini LSP DSN-MUI diamanahkan oleh Ketua DSN-MUI, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin untuk menyelesaikan sertifikasi terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) Existing terlebih dahulu. Setelah DPS Existing sudah tersertifikasi semua, baru LSP DSN-MUI secara bertahap mensertifikasi para calon DPS.

Sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan DSN-MUI, DPS Existing diberi waktu sampai Agustus 2018 untuk melaksanakan Sertifikasi Pengawas Syariah di LSP DSN-MUI.

(Surat Edaran DSN-MUI No. 556)

Witness terhadap LSP DSN-MUI oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Dalam rangka pemenuhan syarat untuk mendapatkan Lisensi dari BNSP, pada tanggal 15 Juni 2017 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan Verifikasi Penilaian & Penyaksian Uji Kompetensi (Witness) terhadap LSP DSN-MUI. Kegiatan ini dihadiri oleh Team Asesor dari BNSP yang diketuai oleh bapak Bachtiar Siradjuddin, dan bapak Ade Syaekuddin sebagai anggota.

Dalam kesempatan ini dilakukan Uji Kompetensi terhadap asesi Prof. Dr. H. Fathurahman Djamil, M.A. (Wakil Ketua DSN-MUI) dan Dr. H. Hasanudin, M.A. (Wakil Ketua DSN-MUI). Turut hadir Pimpinan DSN-MUI, para pengurus LSP DSN-MUI, serta para Asesor Kompetensi LSP DSN-MUI.

Sertifikat Lisensi BNSP untuk LSP DSN-MUI

Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam rangka memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan lisensi BNSP, akhirnya  pada tanggal 30 Mei 2017 LSP DSN-MUI mendapatkan Lisensi BNSP dengan Nomor : BNSP-LSP-744-ID yang berlaku hingga 30 Mei 2020. Sertifikat Lisensi tersebut diberikan kepada LSP DSN-MUI berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor Kep.0533/BNSP/V/2017. Dengan dikeluarkannya Sertifikat Lisensi dari BNSP maka LSP DSN-MUI telah berhak dan berwenang mengadakan uji kompetensi dan melakukan kegiatan sertifikasi profesi Pengawas Syariah.

Lampiran salinan

  1. Surat Keputusan Lisensi BNSP (KEP.0533/BNSP/V/2017) kepada LSP DSN-MUI
  2. Sertifikat Lisensi BNSP (BNSP-LSP-744-ID) untuk LSP DSN-MUI

Asesmen LSP DSN-MUI oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Pada tanggal 19 Mei 2017 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengunjungi kantor DSN-MUI untuk melakukan Verifikasi Penilaian (Full Asesment) LSP DSN-MUI. Full Asesmen ini diketuai oleh Head Asesor bapak Muhammad Najib beserta Anggota Asesor bapak Beny Hardiansyah dan bapak Ade Syaekudin sebagai Observer. Ketiganya merupakan tim Asesor dari BNSP. Acara ini juga dihadiri oleh Pimpinan DSN-MUI, para pengurus LSP DSN-MUI, serta Asesor Kompetensi LSP DSN-MUI

Pengukuhan LSP DSN-MUI

Pada tanggal 21 Maret 2017 di Wisma Antara, di tengah acara Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2016-2017, dilakukan pengukuhan 2 (dua) lembaga yang dibentuk DSN-MUI yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI dan DSN Institute oleh Ketua DSN MUI yang juga Ketua Umum MUI DR. K.H. Ma’ruf Amin.

Acara yang disponsori oleh BNI Syariah ini dihadiri oleh para pejabat OJK, Bank Indonesia, Sekjen Kementerian Agama, dan para pengurus CEO lembaga-lembaga keuangan dan bisnis syariah, di samping para pimpinan Ormas Islam dan Perguruan Tinggi.

Dalam sambutannya, ketua DSN-MUI menyampaikan bahwa sertifikasi dan standarasi kompetensi/keahlian Pengawas Syariah adalah sebuah keniscayaan/keharusan. Standarisasi ini bukan sekedar memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga tuntutan industri dan perkembangan kontemporer yang mengharuskan Pengawas Syariah adalah seorang yang profesional dan kompeten di bidangnya. DSN-MUI akan terus melakukan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang kepengawasan syariah yang menjadi otoritas MUI, salah satunya melalui pembentukan LSP DSN-MUI dan DSN Institute.

Prakonvensi dan Konvensi SKKNI Pengawas Syariah

Dalam rangka melakukan standarisasi kompetensi dan keahlian Pengawas Syariah di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), LBS (Lembaga Bisnis Syariah) dan LPS (Lembaga Perekonomian Syariah) yang diakui secara nasional maka perlu disusun Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengawas Syariah yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.

Proses penyusunan hingga hingga pengesahan SKKNI Pengawas Syariah dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dari pembentukkan KSK (Komite Standard Kompetensi) lalu dilakukan Pelatihan Penyusunan SKKNI dan dibentuk Team Perumus SKKNI. Hasil rumusan Draft SKKNI ini diverifikasi oleh Team Verifikasi Internal.

Hasil Verifikasi Internal Draft SKKNI selanjutnya dibawa ke dalam Forum Prakonvensi pada tanggal 7 november 2016. Di Forum ini hadir seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang terkait dengan Profesi Pengawas Syariah, seperti OJK, Kementrian Koperasi, Kementrian Ketenagakerjaan, dari kalangan asosiasi industri keuangan/bisnis syariah seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), dari berbagai Perguruan Tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Bandung, STIE Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, STIE Tazkiah, dan perguruan tinggi lainnya, dari kalangan Asosiasi Profesi dan Lembaga Pelatihan/Konsultan seperti MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) dan KCI (Karim Consulting Indonesia) dan TICMI serta yang pasti wajib hadir adalah dari kalangan stakeholderyang paling membutuhkan jasa Profesi Pengawas Syariah yaitu Bank Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Multifinance Syariah, Koperasi Syariah dan industri keuangan dan bisnis syariah lainnya.

Setelah mendapat berbagai masukkan dan perbaikan dalam forum Prakonvensi, Draft SKKNI Pengawas Syariah masih harus dilakukan lagi verifikasi eksternal oleh kementrian ketenagakerjaan. Setelah diverifikasi eksternal, draft SKKNI tersebut selanjutnya dikaji kembali dalam Forum Konvensi.

Di Forum Konvensi hadir seluruh peserta yang hadir dalam Prakonvensi ditambah para pemangku kepentingan lain yang jumlahnya satu setengan kali lipat dari yang hadir di Forum Pra Konvensi. Jika dalam forum Prakonvensi dihadiri oleh 41 Peserta (syarat minimal 30 Peserta) maka dalam Forum Konvensi SKKNI Pengawas Syariah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 alhamdulillah dihadiri sekitar 72 peserta dari berbagai kalangan stakeholder.

Setelah kembali mendapat masukkan dan perbaikan maka akhirnya Draft SKKNI Pengawas Syariah akhirnya disahkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2017. Dan menurut Kemenaker, proses penyusunan SKKNI ini adalah yang tercepat dalam sejarah penetapan SKKNI. Dengan adanya Kepmen tentang SKKNI Pengawas Syariah ini maka saat ini sudah ada Standarisasi Kompetensi dan Keahlian Nasioanal bagi seorang Pengawas Syariah. SKKNI Pengawas Syariah inilah yang nantinya akan menjadi rujukan untuk melakukan Uji Kompetensi untuk mendapat Sertifikasi Pengawas Syariah dari LSP DSN-MUI.

LSP DSN-MUI

LSP DSN MUI

LSP DSN-MUI